pemkab boltim banner

Fujiwara Sampaikan Klarifikasi Terkait Polemik UDK

By on December 24, 2013
Dari kiri ke kanan : Rektor UDK, Koordinator Kopertis, Willy Fujiwara, Pembantu Rektor I UDK

Dari kiri ke kanan : Rektor UDK, Koordinator Kopertis, Willy Fujiwara, Pembantu Rektor I UDK

lintasbmr.com, KOTAMOBAGU - Polemik yang belakangan mencuat terkait upaya tarik-menarik hak kepemilikan dan pengelolaan Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), akhirnya mendapat klarifikasi dari Hi. Willy Abdullah Fujiwara, seorang pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Kotamobagu (YPTK) tahun 1987.

Pada kesempatan bincang-bincang dikediamanya, Kompleks Pasar 23 Maret Kotamobagu, Fujiwara mengurai secara singkat rentetan sejarah hingga terbentuknya UDK. Ia menuturkan, UDK didirikan Yayasan Perguruan Tinggi Kotamobagu dengan Akte Notaris Urip Manoppo,SH pada tanggal 11 Maret 1987 dan mulai beroperasi dengan persetujuan sementara dari Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya melalui keputusan No. 588 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987.Dua tahun sesudahnya, UDK menjadi status terdaftar melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0482/0/1989, tanggal 2 Agustus 1989. Ide itu tercetus dari orang-orang Mongondow yang berdomisili di jakarta ketika itu.

Seiring perkembangan zaman, lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian disusul lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.  Selajutnya, untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan yang menaungi UDK berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan prinsip  yang dianut Undang-Undang tersebut sekaligus melihat perkembangan otonomi daerah maka para pendiri YPTK yang menaungi UDK, bertempat di Jalan teuku Umar Menteng Jakarta, mengadakan rapat pendiri yang menyepakati perubahan nama YPTK menjadi YPB (Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow).

“Pendiri yang ketika itu masih ada, tinggal tersisa empat orang. Saya adalah salah satu dari empat pendiri yang tersisa” kata Fujiwara, Senin 23/12/2013. Dari empat orang yang tersisa tersebut, lanjut Fujiwara, hanya 3 orang yang hadir, sedangkan  satu pendiri lainnya absen. Namun sesuai aturan, dari empat pendiri yang tersisa, dengan kehadiran 3 pendiri dalam rapat, telah dianggap sah untuk menganmbil keputusan.

Rapat pendiri yang dilangsungkan tersebut, terang Fujiwara, untuk membahas soal perubahan nama dari YPTK menjadi YPB, sehingga lahirlah Akte Notaris Nomor: 29 Tanggal 12 Oktober 2010 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor : AHU.4753.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 10 November 2010 dan terdaftar di lembaran Negara/Berita Negara RI Nomor 1 tertanggal 4 Januari 2011.

Adapun perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPB nomor 20 tanggal 13 Juli 2012, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU 6500.AH.01.05 tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar YPB dan telah masuk dalam berita Negara republik Indonesia Nomor 97 tertanggal 4 Desember 2012.

“Saya selaku pengurus YPB yang sah menaungi UDK yang diakui oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kopertis wilayah IX Sulawesi serta terdaftar dalam direktori kementerian, menghimbau kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, agar tidak tergiring dengan isu-isu yang berkembang terkait kepemilikan UDK,” kata Fujiwara.

Perlu diketahui, lanjut Fujiwara, bahwa YPTK yang mereka (Pendiri,red) dirikan pada tahun 1987 sudah berganti nama menjadi YPB (Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow) berdasarkan rapat pendiri pada tahun 2010. Jadi, menurutnya, jika ada pihak yang mengaku pendiri atau pengurus YPTK yang berhak menanungi UDK maka dirinya mempertanyakan, YPTK mana dan tahun berapa  itu terbentuk. Apakah saat UDK belum didirikan atau justru setelah UDK berdiri dan berkembang.

Pendiri YPTK (sudah berganti menjadi YPB) yang sah dan tersisa saat ini, dikatakan Fujiwara, tinggal dirinya dengan Sonya Manoppo, setelah belum lama ini, di tahun 2013, dua orang pendiri lainnya yakni Ibu Hj. Emmy G.W. Manoppo dan Drs. Jambat Damopolii telah berpulang.

Selanjutnya, Fujiwara juga menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas kehadiran Prof.Dr.Ir Hj Andi Niartiningsih MP, selaku Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi yang jauh-jauh datang dari Makassar untuk menghadiri acara Wisudawan UDK yang diselenggarakan 16/12/2013, pekan kemarin. Begitupun  rasa terima-kasihnya atas kehadiran Walikota Kotamobagu Tatong Bara serta beberapa kehadiran pejabat dari Bolmut, Bolsel, termasuk Wakil Bupati Boltim Meydi Lensun dalam acara wisudawan tersebut.

“Kehadiran Kopertis wilayah IX, begitupun Walikota Tatong Bara dan jajaranya serta beberapa pejabat di Kabupaten Bolmut, Bolsel, termasuk kehadiran Wakil Bupati Boltim Meydi Lensun, merupakan dukungan dari pemerintah terhadap kami demi penyelenggaraan pendidikan di Bolaang Mongodow Raya. Selaku pribadi dan atas nama yayasan serta civitas UDK, kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan ini,” ujar Fujiwara.

Klarifikasi yang disampaikan Hi Willy Abdulah Fujiwara ini terkait adanya klaim kepemilikan Universitas Dumoga Kotamobagu oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Kotamobagu 1987 (YPTK 1987) yang dinahkodai  Moh. Asianto Raupu, SE. MM  dan Ferdinand Mokodompit (selaku Sekretaris) melalui pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu.

Akibat dari itu, muncul keresahan ditingkatan masyarakat yang menganggu eksistensi Universitas Dumoga Kotamobagu dibawah naungan YPB yang sebelumnya bernama YPTK. (tr-05)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>