Pemerhati LP3T, ‘Pemerintah Jangan Jadikan Aparat Penegak Hukum Sebagai Godam Penghancur Hak Asasi Manusia’.

Pemerhati LP3T, ‘Pemerintah Jangan Jadikan Aparat Penegak Hukum Sebagai Godam Penghancur Hak Asasi Manusia’.

LintasBMR/Senin-14/6/2021, Lagi-lagi kontroversi penutupan aktifitas area PETI tuai sorotan tajam dari pemerhati Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T) Irawan Damopolii.

Pasca kritikannya terhadap pemerintah Daerah Bolmong untuk mengupayakan regulasi serta payung hukum yang jelas kaitan polemik pro kontra aktifitas PETI pada pemberitaan media ini beberapa waktu lalu, kali ini Ia (Red) kembali menyoroti adanya pelarangan dalam bentuk himbauan bagi para pelaku PETI untuk tidak melakukan aktifitasnya diarea Potolo Desa Tanoyan Bolmong.

lewat telepon seluler pada LintasBMR, Irawan Damopolii menyikapi adanya larangan beraktifitas diarea pertambangan tersebut.

Menurutnya langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian mulai dari penangkapan para pelaku PETI, penertiban area tambang hingga ke bentuk sosialisasi berupa himbauan pada masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, sebenarnya sudah sangat optimal.

‘Apa yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian selama ini kaitan persoalan PETI tersebut justru sudah sangat prosedural dari sisi kacamata hukum, akan tetapi tanggung jawab sepenuhnya jangan hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, ada sisi-sisi sensitive secara moral yang merupakan bagian dan tanggung jawab dari pemerintah untuk memberdayakan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik kepada para pelaku PETI dan juga masyarakat ketimbang pada penindakan hukum.

Sebab apa yang dilakukan oleh para pelaku tambang tersebut bukanlah kejahatan Ekstra Ordinary Crime lantas kemudian pemerintah menggunakan aparat penegak hukum seperti Godam atau alat untuk menindas hak asasi manusia, oleh karena itu perlu adanya upayah dari pemerintah untuk menyikapi persoalan kemanusiaan ini secara adil dan beradab dengan memaksimalkan fungsi pelayanan kepada para pelaku PETI yang merupakan bagian dari masyarakat kita juga, jangan lantas seolah-olah masalah PETI hanyalah urusan Institusi Kepolisian saja, pemerintah juga harus sama-sama kita dorong untuk mencari solusi terbaik, jangan buat negara ini pincang dalam konteks pertambangan, hanya bisa melarang tanpa memberikan payung hukum yang jelas, semestinya berikan dulu pelayanan sesudah itu baru tindakan, ‘ Tegas Damopolii’.

Baca juga  Klinik Pratama Polres Kotamobagu Gelar Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Umum.

Kalau hari ini pelarangan aktifitas tambang yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum sebahagian termotifasi karena desakan pihak yang kontra, itu wajar-wajar saja, akan tetapi kritikan balik dari pihak yang pro pada para penambang yang sebahagian besar adalah warga pribumi, itupun jangan kemudian disalah artikan karna ada unsur-unsur kepentingan pribadi atau karena ada deal-deal dengan para pelaku peti’, semuanya adalah merupakan spontanitas dari sebuah reaksi nurani yang perlu disikapi oleh para pengambil kebijakan untuk dicarikan solusi terbaik apa formula yang mujarab untuk digunakan dalam mengobati luka persoalan polemik pro kontra PETI.

Bukankah hukum dan undang-undang dibuat untuk menaungi semua element masyarakat bangsa ini’,

Maka sangat ironis bila kemudian pemerintah sebagai tempat sandaran keluh kesah justru menjadikan rakyatnya bulan-bulanan dari penegakan hukum yang tak ada kompromi sama sekali dengan jeritan hati nurani demi sebuah kebutuhan hidup rakyat bawah yang butuh sebuah nafkah demi kelangsungan hidup.

Alasan dampak lingkungan,keselamatan jiwa dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sebuah proses yang tentunya kembali lagi kepada para pengambil kebijakan untuk membuat regulasi dan payung hukum yang jelas tanpa ada kesan dan perlakuan saling mencederai satu sama lain, karena pada akhirnya semua ini akan bermuara pada kepentingan sesama, jadi sekali lagi tolong pemerintah selaku orang tua berikan perhatian yang seadil-adilnya bagi rakyat selaku anak-anaknya.

Dan yang terpenting, ungkap Damopolii kewenangan regulasi adalah tanggung jawab sepenuhnya pihak eksekutif dan birokrasi, kewenangan masalah wilayah tambang bukan hanya tanggung jawab polisi saja, jangan selalu menyalah-nyalahkan penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sebab mereka sudah bekerja secara maksimal. (Radj)

Baca juga  Peresmian Kantor Greja Masehi Advent Hari Ke-7, 'Pendeta Sani Gosal Ajak Segenap Jemaat Jalin Komunikasi Yang Baik Antar Lintas Agama'.

Shares

Related posts