Dugaan Sabotase Tidak Dibayarkannya Gaji Guru Sertifikasi MIS Baitul Makmur’ Kabid Pendis Kanwil Kemenag Provinsi, ‘ Semua Resiko Yang Ditimbulkan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kemenag Kotamobagu.

Dugaan Sabotase Tidak Dibayarkannya Gaji Guru Sertifikasi MIS Baitul Makmur’ Kabid Pendis Kanwil Kemenag Provinsi, ‘ Semua Resiko Yang Ditimbulkan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kemenag Kotamobagu.

LintasBMR/Rabu-16/06/2021, Kemelut Yayasan Insan Baitul Makmur VS Kemenag Kotamobagu Masi terus bergulir dan kian meruncing.

Pasca perseteruan Masalah legalitas antara Yayasan Ibnu Sabil dan Yayasan Insan Baitul Makmur tentang hak prerogatif penguasaan MIS ( Madrasah Ibtidaiyah Swasta) serta seluruh aset yayasan yang mendapatkan intervensi dari Kemenag Kotamobagu, diduga langgar aturan dan kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara hingga berbuntut ke persoalan terhambatnya pembayaran gaji guru-guru sertifikasi.

Bahkan dengan kemelut yang terjadi tersebut, muncul dugaan adanya sabotase dari Kemenag Kotamobagu yang sengaja melemahkan dan mengabaikan sistem administrasi perangkat kerja serta aturan ketentuan undang-undang Kementrian Agama

Terkait berbagai ketimpangan tersebut, Ketua Yayasan Insan Baitul Makmur, ‘Suharjo Dundo Makalalag,’ beberkan semua proses-proses pencarian solusi yang telah dilalui pihak untuk kejelasan legalitas yayasan agar dengan harapan segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh MIS Baitul Makmur dapat berjalan lancar.

Yang pertama, ‘ungkap Suharjos,’ sekitar tanggal 15 Desember 2020, kepala bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi Sulut Pak Nasri didamping Kasie Pendidikan islam bersama peleksana tugas Ketua yayasan datang ke Madrasah kami sebulan sebelumnya sesuai janji mereka untuk memberikan opsi-opsi kemungkinan terjadi dalam proses pergantian Kepala Madrasah di MIS baitul Makmur, Opsi pertama yayasan membuat usulan 2-3 nama ASN di lingkungan Kemenag Kotamobagu dan diajukan ke Kemenag Kotamobagu untuk dapatkan Rekomendasi memperbaiki usulan yayasan tertanggal 7 september lalu.

Opsi kedua, jika hingga akhir Desember 2020/awal Januari 2021 belum ada juga rekomendasi maka yayasan bisa bisa laksanakan opsi kedua yaitu melantik sendiri Kepala Madrasah non ASN sesuai kewenangan yayasan.

Baca juga  Wakili Walikota, 'Nayodo Hadiri Pertemuan Ketua DPR RI Wakili Walikota, 'Nayodo Hadiri Pertemuan Ketua DPR RI Dengan Forkopimda dan Kepala Daerah Se Sulut,'

Pada tanggal 18 Januari 2021 Kabid Pendidikan Islam Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara Pak Drs. Nasri Sakamole, M.Si mengadakan kunjungan mendadak ke Kemenag Kota Kotamobagu dalam rangka menyelesaikan masala dan memediasi pengangkatan Kepala MIS Baitul Makmur, mempertemukan kami PLT Kepala Madrasah, pihak Yayasan dengan Kepala Kemenag Kotamobagu dan jajarannya, Sayangnya Pak Kepala Kemenag hanya berdiskusi dengan Pak Nasri, termasuk Kabag dan Kasi Pendisnya tanpa melibatkan Kami, padahal kami sudah berada di lokasi pertemuan dan sempat bertemu dengan kepala Kemenag Kotamobagu pak Bongso sebelum dia Masuk ruang pertemuan dg pak Nasri. Kami bertemu Pak Nasri setelah kurang lebih setengah jam mereka diskusi dan setelah itu pak Saiful keluar dan mempersilahkan kami masuk dan didalam masih ada pak Nasri, Kabag Taus Pak Sahran dan Kasi Pendis.

Dalam arahannya Pak Nasri menjelaskan Bahwa dia sudah diskusi dengan Kakemenag dan mengatakan ada dua cara menyelesaikan masalah ini yaitu Pak Arkam diupayakan kepala madrasah M.Ts dan Kedua Pak Arkam Kepala Madrasah di Budi mulia ditukar dengan Ibu Roliyani sesuai dengan Usulan Yayasan Insan Baitul Makmur, Kabid Pendis Pak Nasri’ meyakinkan kami bahwa pembicaraan dengan kemenag sudah bagus dan semoga akan segera tertangani untuk penempatan pak Arkam.

Berlanjut pada pertemuan yg difasilitasi pak Kakanwil Kemenag Propinsi pada tanggal 1 April 2021 di hadiri kedua belah pihak dan juga oleh kemenag Kotamobagu bersama Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Kotamobagu dimana pertemuan tersebut telah menghasil Win-win solutions usulan kanwil yakni yang pertama Ijin operasional tetap nama Yayasan Ibnu Sabil, yang kedua rekomendasi kepala madrasah untuk yayasan Insan Baitul Makmur segerah di SK kan dan dilantik, yang ketiga Kakemenag Kotamobagu membuat pernyataan untuk merekom usulan yayasan Insan Baitul Makmur, yang keempat Kanwil membuat surat ke Kemenag RI untuk membuka aplikasi data Simpatika/Emis untuk pemasukkan data-data dari MIS Baitul Makmur dan akan di bawa langsung, dan yang terakhir segala sesuatu yg terkait masalah keabsahan kedua yayasan diselesaikan lewat jalur hukum dan siap mendukung siapun yang menang atau diakui secara hukum, ‘ Beber Suharjo’.

Baca juga  Jelang HUT Bhayangkara Ke-75, Satlantas Polres Kotamobagu Buka Penerbitan SIM Bagi Yang Lahir Satu Juli.

Namun hingga saat ini, apa langkah kebijakan yang dilakukan melalui beberapa kali pertemuan yang dimediasi Kanwil Kemenag Propinsi tersebut semuanya dimentalkan oleh Kemenag Kotamobagu dengan menantang semua solusi yang diberikan Kanwil Kemenag, hingga akhirnya pun berdampak pada persoalan belum Dibayarkannya gaji sertifikasi sejumlah guru yang mengajar pada MIS Baitul Makmur, Oleh karenanya kami menduga ada upayah Sabotase Administrasi yang dimainkan oleh Kemenag Kota Kotamobagu entah dengan tendensi apa, ‘ Tegas Makalalag’.

Dilain Pihak, Kepala Bidang Pendidikan Islam Kementrian Agama Propinsi Drs. Nasri Sakamole M.Si dikonfirmasi via telepon Seluler pada LintasBMR menegaskan, bahwa kewenangan Bidang Pendis bukan untuk menyelesaikan konflik yayasan, tetapi pihak yayasan itu sendiri dan juga pihak pengadilan.

Kewenangan Bidang Pendis Kanwil hanyalah mengkoordinasikan pelaksanaan tekhnis saja, dan mengenai pemberian rekomendasi itu sepenuhnya hak dari Kepala Kemenag, maka kemudian kepala Kemenaglah yang bertanggung jawab atas segalah hal yang ditimbulkan karena kewenangan itu ada sama dia, entah dengan kewenangan dia melakukan ataupun tidak melakukan, kami dari bidang nantinya akan melakukan langkah-langkah selanjutnya secara tekhnis mengacu pada juknis Kementrian Agama, dan kami hanya mengkoordinasikan pelaksanaan tekhnis dari penyelenggaraan pendidikan, ‘ Jelas Nasri’.

Bahkan tambah Dia (Red) beberapa waktu lalu sudah ada hasil rapat dari pihaknya dimana Kepala Kanwil Sulut memerintahkan untuk menyerahkan sepenuhnya ke Kemenag Kabupaten Kota untuk penyelesaian masalah, sebab pihaknya sudah dua kali memfasilitasi persoalan yang terjadi tersebut, langkah selanjutnya kami tinggal mengevaluasi syarat penyelesaian Maslah yang telah dilaksanakan Kemenag kotamobagu, bila nanti dalam evaluasi ada pengabaian aturan maka kami akan melakukan langkah kaitan kewenangan kantor wilayah Kemenag, namun perlu di catat bahwa dari beberapa kali pertemuan Kemenag Kotamobagu,pihak kedua yayasan itu sudah ada hasil kesepakatan, silakan ditanyakan ke Kemenag Kotamobagu, ‘ Pinta Kabid Pendis Kanwil Kemenag Sulut’.(Radj)

Shares

Related posts