LintasBMR.com|Boltim – Kepengurusan baru Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sempat menjadi sorotan publik setelah sejumlah pemberitaan memunculkan polemik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dekopinda Boltim akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus menggunakan hak jawab melalui media lintasbmr.com. Rabu (29/072026).
Dalam pernyataannya, Ketua Dekopinda Boltim menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan pengurus telah berjalan sesuai mekanisme organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin. Proses itu, kata dia, disaksikan langsung oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Boltim melalui Sekretaris Daerah, Dinas Koperasi, serta para ketua koperasi anggota. Selain itu, hadir pula Ketua dan anggota Tim Dekopinwil Sulawesi Utara sebagai pihak berwenang.
“Kami telah mengikuti tahapan proses pemilihan yang dihadiri Pemkab Boltim, Sekda, Dinas Koperasi, dan ketua-ketua koperasi anggota. Ketua dan anggota Tim Dekopinwil provinsi juga hadir. Sehingga tidak ada AD/ART yang dilanggar. Lima belas kabupaten/kota sudah di-SK-kan di provinsi,” tegas Ketua Dekopinda Boltim.
Klarifikasi ini sekaligus menepis keraguan sejumlah pihak terkait legitimasi kepengurusan baru. Ketua Dekopinda menekankan bahwa mandat kepengurusan berasal dari Dekopinwil Sulawesi Utara, yang memiliki kewenangan penuh untuk melantik dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi seluruh Dekopinda di daerah.
Sejumlah tokoh koperasi di Boltim menyambut baik pernyataan tersebut. Mereka menilai kejelasan proses pemilihan penting untuk menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi di daerah.
Dengan adanya klarifikasi ini, Dekopinda Boltim berharap polemik yang sempat mencuat dapat segera mereda. Kepengurusan baru diharapkan bisa segera fokus menjalankan tugas utama: membina, mengembangkan, dan memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Bolaang Mongondow Timur.
